Artikel & Diskusi

BP Migas Usulkan CSR masuk Cost Recovery

BP Migas Usulkan CSR Termasuk Cost Recovery
(Dari diskusi di milis Sinergi-ia-itb@yahoogroups.com)
Menurut berita di bawah CSR diusulkan untuk masuk dalam cost recovery. Pertanyaannya appakah 'gangguan' masyarakat ini pasti akan hilang dengan dengan naiknya dana CSR (yang bersyarat)?


http://www.tempo.co/read/news/2012/07/16/090417353/BP-Migas-Usulkan-CSR-Termasuk-Cost-Recovery
Senin, 16 Juli 2012 | 17:13 WIB
BP Migas Usulkan CSR Termasuk Cost Recovery  
TEMPO.CO, Jakarta - BP Migas mengusulkan dana corporate social responsibility (CSR) masuk ke dalam pergantian biaya operasi (cost recovery) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. Realisasi CSR yang minim karena biaya CSR tak dibebankan kepada cost recovery sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengganggu produksi. "Di Sumenep, misalnya, tidak bisa ngebor, akses diblokade," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana, di sela Perayaan Ulang Tahun BP Migas ke-10 di Jakarta, Senin, 16 Juli 2012.
Gde mengatakan ada 72 KKKS Migas yang eksplorasinya terganggu dan tidak bisa memenuhi komitmen produksi mereka. Dari jumlah tersebut, sekitar 52 persen tidak bisa memenuhi komitmen karena gangguan dari masyarakat.


Permen ESDM No 22 Tahun 2008 melarang pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat pada masa eksplorasi migas. Gde mengatakan dengan aturan ini, dana CSR yang masuk dari KKKS di seluruh Indonesia hanya sekitar Rp 450 miliar. "Sebelumnya bisa dua sampai tiga kali lipatnya," katanya.

Gde mengatakan dana CSR yang diberikan oleh KKKS bersifat sukarela sehingga tidak bisa dipaksa untuk menaikkan jumlah CSR. Padahal, realisasi kontribusi kepada masyarakat lewat CSR ini mempengaruhi penerimaan dan kelancaran kegiatan usaha mereka di masyarakat.

Kepala BP Migas R. Priyono menyatakan usulan ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Jero Wacik. Hanya saja, menurut Priyono, syarat-syarat penyaluran CSR yang bisa dikembalikan akan diperketat. "Misalnya CSR tidak boleh terlalu luas, hanya radius 10 kilometer, 20 kilometer. Menyentuh kebutuhan pokok, ada datanya, jelas, dan akuntabel," kata Priyono ketika ditemui pada kesempatan yang sama.

Gde mengatakan dengan peningkatan CSR diharapkan gangguan produksi yang disebabkan gangguan dari masyarakat setempat bisa berkurang dan produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, maka bagi hasil yang diterima negara dan pendapatan negara juga meningkat. "Seharusnya dialokasikan lah dana yang cukup dari keuntungan tersebut untuk dinikmati langsung oleh masyarakat," katanya. 

BERNADETTE CHRISTINA
salam,
alma ta93

Ini akan jadi sumber pemborosan,
Karena CSR itu agak sulit mengauditnya,
Itu kewajiban perusahaan bukan kewajiban negara,
Kalau cost recovery artinya negara ikut kontribusi 65% sampai 85%,
Nanti jadi sangat mudah PSC mengeluarkan dana CSR dengan alasan untuk mengurangi gangguan, yang bisa jadi ujung-ujungnya untuk kepentingan pejabat atau partai atau mafia lainnya. Sangat kabur penggunaannya sehingga musykil untuk di audit.

Salam,
AT-EL'76

Dear Alma,
Selamat pagi. Ijin tanya, maaf bila ini kampungan, saya gak tau sama sekali dunia perminyakan.
Apakah ada di luar Negara RI, pengusaha migas dpt "Cost Recovery", spt di negara kita ini? 
Salam
Surono FI76

Pertanyaan bodoh: Kalau CSR termasuk cost recovery, bukankah itu berarti negara melakukan "CSR" untuk rakyatnya?
Wendra-TK83
Dan namanya harus diganti SSR = State Social Responsibility.
Salam
ITb.EL76

Dahulu sblm thn 2008, CSR masuk dalam komponen Cost Recovery, kemudian setelahnya Kemenkeu atau BPMigas mengeluarkannya karena dianggap itu tanggungjawab pengelola KPS yg tak masuk dalam biaya operasi. Tp sekrang kok balik lagi ya ?

kuru sumange'/thanks

Gangguan gak akan hilang...

Selama proses itu masih bersentuhan dengan masyarakat atau kepentingan masyarakat (regardless masyarakat yg mana) dan tanpa melibatkan masysrakat dlm arti yg sebenarnya, maka gangguan itu tetap ada. 
Meminimalisir dg adanya CSR hanya salah satu jalan. 

Sejak awal, masyarakat setempat sebagai stakeholder, jarang dilibatkan. Tetapi alasannya kadang2 masuk akal juga "klo mau melibatkan mereka, kapan selesainya?" ..hehehe

Yg jadi pertanyaan, kok CSR malah dibebankan ke Cost recovery? Apa gak aneh itu?

Duuh...

Salam,
Susilo

Kenyataan di lapangan begitu CSR tidak masuk cost recivery, operator KKKS cenderung menghemat. Akibatnya banyak kegiatan yg dipangkas, akibatnyaa bisa ditebak, banyak masalah dilapanngan yg jadi tambah ruwet. Sementara target produksi maunya nambah terus.

Kalau CSR dinikmati rakyat disekitar area (berdampak) kenapa tidak? Daripada di bawa ke pusat dan turunnya amat seret. Kalau ragu menjadi bancaan pejabat, ya dikawal saja dengan ketat dan mekanismenya di perbaiki sehingga transparance. Kerahkan LSM Putih untuk mengawasinya. Rekan rekan kami yg dilapangan ini mumetnya sudah sampai ubun ubun, karena pressure dari atas dan masyarakat bersamaan.

Suatu pilihan yg sulit, namun harus dijalankan.

Best Regards
IsmoyoTM87.

Masalah CSR tidak bisa hanya dilihat dari sisi berapa besar uang yang dtanggung oleh negara kalau CSR itu masuk dalam cost recovery. Menurut saya ada dua alasan kenapa CSR itu lebih baik dimasukkan kedalam Cost Recovery.
1) Kepastian investasi (tidak ada biaya-biaya siluman). Suatu blok minyak itu didapatkan melalui tender dengan negara. Semua biaya yang diperkirakan disana dan resiko eksplorasi ditanggung oleh kontraktor. Perkiraaan keuntungan diperkirakan dan ROInya juga didapat. Biaya CSR tidak bisa diperkirakan dan ini menjadi biaya-biaya siluman yang besarnya tidak bisa diketahui di awal. Sehingga hal ini menyebabkan investasi minyak dan gas bumi di Indonesia menjadi kurang menarik. Kalau biaya CSR ini masuk dalam kategori cost recovery, maka negara bisa mengontrolnya dan punya akses langsung kepada pihak Daerah yang memintanya. Sehingga terjadi dialog yang konstruktif.

2) Banyak contoh bahwa pihak daerah berusaha menakut-nakuti pihak kontraktor dan malahan memblokade lahan minyak sehingga mengakibatkan proyeknya menjadi terlambat, mungkin sebulan, dua bulan dst. Hal ini merugikan keekonomian baik dari pihak Negara maupun kontraktor minyak tersebut. Malahan ini juga meningkatkan ketergantungan pada impor minyak. Kita bisa bayangkan, kalau produksi yang sudah dicanangkan akan terjadi di pertengahan tahun,karena blokade, maka produksinya diramalkan paling cepat terjadi di awal tahun depan. Sehingga ada kerugian 6 bulan disana. Pihak negara yang di canangkan menerima hasil produksi minyak tersebut, menjadi tidak dapat menikmati produksi minyak tersebut dan tetap mengandalkan impor untuk konsumsi BBM di dalam negri.

Dengan demikian, saya sangat setuju kalau CSR dapat dimasukkan Cost Recovery. Dengan demikian investasi minyak dan gas bumi di Indonesia menjadi menarik dan juga tidak terhambat yang akhirnya juga akan menguntungkan negara Indonesia.

Wassallam,
Joefrizal
SI-83
Pemerhati masalah minyak dan gas bumi


Dulu "cost recovery" dimaksudkan sebagai cara intelijen untuk "mencuri" ilmu perusahaan minyak. Maksudnya dengan "ilmu" itu setelah PSC selesai maka pengelolaan ladang minyak dapat dilakukan oleh perusahaan minyak nasional. Belakangan CR ini berubah fungsi dijadikan alat pemanis untuk menarik investasi asing di dunia migas. Menurut saya sebaiknya CR dihapus saja karena perusahaan migas nasional kita sudah cukup mampu sedangkan untuk menarik minat investasi asing bisa dengan cara yang lebih canggih.
BHM

Intinya dgn CSR masuk, berarti pembangunan kebutuhan dasar masyarakat di daerah operasi di perhatikan, berarti ada bagian keuntungan pemerintah dan kontraktor yg di bagi ke masyarakat secara langsung. Hal ini sangat baik kalau terencana berdasarkan review kekurangan infrastructure dasr di daerah operasi seperti sekolah, jalan masuk, sharing pelabuhan udara, pembuatan pelabuhan yg bisa di pakai publik, facilitas pelatihan, pembinaan desa dll yg kalau menunggu program pemerintah akan makan waktu lama sekali. Agar tidak jadi ladang korupsi, definisi dari scope CSR agar di detailkan, sehingga dana golf atau entertain lainnya di tolak klaim nya. Pelaksanaan Program CSR juga harus di audit ketat oleh BP Migas dan audit ini di sosialisasikan ke daerah/kps agar tidak jadi ladang korupsi pemda. Alias, jangan di kasih uang ke pemda nya, tapi di kasih lah facilitas atau service atau product. (Kecuali bantuan beasiswa atau sejenis yg bisa di audit)
Ini mirip support untuk mempercapat pengembangan daerah .
Hercules SI84

Kenapa ya pejabat2 kita itu mendewakan makhluk bernama "lifting"...
demi lifting mengorbankan banyak kepentingan rakyat. demi menjaga
iklim investasi merelakan pasar kita diobok2 sama China. Demi menjaga
agar investor tidak lari, merelakan lapangan2 kerja diisi sama
india...

salam,
ahmad97


Ya begitulah kalau kita tinggalkan nasihat bu Betti: Pecahkan masalah
pada akarnya.

Arti hakiki pragmatisme model begini adalah:
1. Pengakuan resmi bahwa pemerintah angkat tangan mengendalikan biaya siluman.
2. Kesediaan pemerintah menanggung biaya siluman itu.
3. Artinya siluman dan iblis2 menang dalam perang.
4. Langkah logis selanjutnya: CSR semua perusahaan dipotongkan kpd
Pajak (supaya adil utk semua perusahaan).
5. Logika selanjutnya: Pemerintah dibubarkan saja.

Padahal kalau kita bedakan CSR untuk rakyat dan CSR utk bancakan, saya
yakin CSR utk rakyat itu tidak memberatkan operator. Problem CSR akut
terjadi karena kepentingan jangka-pendek petualang yang mengompori.
Petualang termasuk juga politisi lokal yg sudah terlilit hutang biaya
kampanye. Harus balik dalam 2 tahun.

Saya lebih anjurkan BP MIGAS mengendorse (misalnya) 10 s/d 20 LSM
Putih utk mengelola dana CSR. (Salah satunya Indonesia Mengajar :-)
Penduduk sekitar wilayah dipersilahkan memilih salah satu sebagai
mitra penduduk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan
wilayah. Multi years dan dengan KPI terukur.

Lalu para petualang bagaimana? Menurut saya solusinya peluru tajam saja.

ITb.EL76

Dalam era reformasi ini sudah ada bagian daerah dari bagi hasil produksi. Ya dana itulah yang seharusnya dipakai untuk memajukan masyarakat tempatan.

Kenapa kebijakan yag baru diterapkan, sudah diusulkan dicabut. Seharusnya ditinjau dulu alasan kenapa dulu diputuskan CSR tidak masuk cost recovery. Jangan sebentar-sebentar merubah kebijakan, ini hanya menunjukkan sistem yg tidak stabil.

Salam,
AT-EL'76

CSR melalui jalur apapun asal sampai ke tujuan tanpa penyelewengan 
menurut saya boleh-boleh saja, karena pada kenyataannya (realisasinya) 
tidak cost recovery-pun, PSC memasukkan sebagai biaya yang Cost Recovery

Didiek P(M79)

Mau sharing sedikit,
setiap negara yg menerapkan Production Sharing Contract (PSC), pasti menerapkan cost recoverable, seperti Malaysia dan bbrp negara di Afrika.

Prinsipnya, semua biaya (expenses dan capital) dlm PSC dibayar dulu oleh operatornya. Kemudian kalau sdh ada produksi baru biaya2 tsb dibalikkan sesuai dengan kemampuan produksi minyak dan gasnya (dlm bentuk inkind bukan cash).

Taslim Yunus
Idealnya memang begitu, masalahnya pemda punya prioritas juga, yg prioritasnya bisa berbeda dgn mendukung kelancaran operasi KPS. Kalau pemda menyadari bahwa terhalang nya operasi Maupun konstruksi MIGAS akan meningkatkan biaya dan konsekwensi nya mengurangi keuntungan yg di bagi, mereka seharusnya aktive membantu operasi KPS. 
Program CSR juga banyak yg bisa mereduksi biaya operasi dalam jangka panjang atau project nya. Seperti investasi.
Contoh: 1. di daerah terpencil, yg tersedia adalah jalan darat yg rusak. Kalaulah KPS bisa membuat CSR dgn membangun pelabuhan/jetty yg sedang2 saja untuk transport air, biaya development maupun operasi perusahaan itu akan jauh lebih murah, sementara jetty nya di daerah masyarakat yg bisa di gunakan oleh publik. 
2. CSR bisa juga dgn membangun welding shool di STM sekitar perusahaan, dan engineer perusahaan ikut mengajar welding dan standard nya. Keuntungan nya, perusahaan akan mudah mendapatkan tenaga murah untuk maintenance maupun development facilitas,
Banyak hal yg bisa dilakukan dgn program CSR yg menguntungkan BP Migas dan perusahaan kalau di sinwrgykan dgn dveleopment maupun operasi perusahaan. Tapi kalau pemda kita minta melakukan hal itu, mereka sulit melakukannya.
Hercules SI84

Ada motif berbeda-beda saat perusahaan menyediakan dana CSR. 

Pada mulanya CSR lebih bersifat charities, derma, dharma, hibah yang diambil dari pos equity, jadi sifatnya bukan biaya tapi bagian dari milik pemilik (R/E) yang dengan sukarela dibagikan ke masyarakat sebagai semacam rasa terimakasih pada lingkungannya. Di sini CSR tidak boleh dan tidak pantas dijadikan bagian dari cost recovery.

Dengan adanya campur tangan pemerintah yang mengharuskan bisnis melakukan CSR, dana CSR dikaitkan dengan profit (operating atau net?), misalnya sekian persen dari operating profit. Disini pos pengambilan CSR bergeser ke pos operasional (termasuk miscellaneous ...) tinggal issuenya adalah profit before or after tax? CSR dalam hal ini sah-sah saja kalau menjadi bagian dari cost recovery dalam skema PSC. Bahayanya, pemakaian CSR bisa jadi asal-asalan (toh nanti bakal diganti ...). Bahkan bisa dipertanyakan apakah masih bisa dibilang Corporate Responsibilities? 

Yang paling sehat adalah kalau CSR adalah bagian dari kegiatan perusahaan termasuk social + business investments yang relevan untuk mencapai sasaran triple bottom line 3P.  Dalam hal ini sekalipun bisa diklaim sebagai cost recovery, bisnis yang baik bahkan tidak merasa perlu mengklaim sebagai cost recovery ....

Moga-moga berguna 

KS

Dari dulu udah saya bilang masalahnya di supply, malah demand yg diatur.
Untung pak Rudi udah sadar.

Salam,
Akhyar

Hehehe...
Kayaknya memang tidak ada tg ideal ya di Indonesia dan kondisi itu dipakai jastifikasi untuk membuat aturan yang secara normatif tidak ideal (tidak proper).

Salam,
AT-EL'76

Itu namanya bukan justifikasi untuk mengatasi kondisi tidak ideal, tapi strategy menyempurnakan kondisi yg tidak ideal untuk mendapatkan manfaat yg lebih besar atau menghindari kerugian yg lebih besar. System itu hanya alat lho mas. System yg ideal akan menghasilkan manfaat yg maksimal, tapi jangan menyerah dgn pada kondisi yg tidak ideal. Yg penting azas manfaat yg lebih baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia dan tentu bagi perusahaan juga.

Hercules SI84


terima kasih atas masukkannya mas kris santosa dan rekan ITB yang peduli dengan isu dan masalah CSR yang mau dimasukkan kedalam CR, diskusi ini sangat bermanfaat bagi saya pada saat hearing  dengan BP Migas di masa sidang I yang akan dimulai akhir bulan agustus nanti

mealtown

Kalau kita lihat, maka sekitar 40 % produksi Indonesia itu datang dari Chevron Sumatra. Sisanya, produksi minyak masing-masing KPS itu tidak besar-besar dan juga tidak terkonsentrasi di suatu daerah saja. Oleh karena dana CSR yang paling besar tentu akan datang dari Chevron Sumatra tengah untuk masyarakat sumatra tengah saja. Masyarakat lain tentu tidak mendapatkannya. 

Dengan adanya program CSR yang dikoordinir oleh pemerintah, maka dana CSR ini akan lebih efektif dan bisa lebih merata dalam implementasinya. Program-programnyapun bisa lebih terkoordinir dengan rapi sehingga efeksinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan masyarakat daerah tersebut akan terlaksana. interkoneksi antara satu daerah dengan daerah lainnya tentu bisa dibuat dengan lebih baik.

Wassallam,


Joefizal
SI-83

Dear mbah Rono, 
Saya juga masih belajar mbah...saya banyak belajar dari blognya alm. mas Wid. Untung Mas BHM dan mas Taslim sudah memberikan tanggapan ya mbah... Memang sering dianggap sistem cost recovery di Indonesia paling baik untuk menarik investor di sektor migas jadi banyak negara yang menirunya. 
Sekarang bagaimana dengan implementasinya di Indonesia sendiri, apakah kenaikan cost recovery bisa benar berdampak pada kenaikan lifting?

salam
alma ta93

Saya setuju dengan pendapat mas Susilo, CSR seharusnya tidak dianggap sebagai alat melancarkan operasi perusahaan, tapi bagaimana membuat masyarakat merasa dilibatkan dan haknya diperhatikan. Jadi tidak selalu bergantung dengan besaran dana CSR sendiri. Dana CSR yang kecil belum tentu menjadi penyebab utama produksi yang rendah.

Yang sering terjadi sejak awal suatu daerah ditentukan sebagai blok migas, masyarakat tidak dilibatkan bahkan jarang yang mendapatkan informasi yang lengkap. Ini saya perhatikan juga pada penetapan blok-blok CBM yang kebayakan di darat. Semuanya ditentukan oleh pusat tanpa melihat kondisi di lapangan, ataupun menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent dari masyarakat setempat.

salam
alma ta93

Bang Joefrizal, apakah kalau CSR masuk ke cost recovery pasti tidak bisa dibuat biaya siluman atau mark up ya...?
Memang saya perhatikan masalah/konflik sosial di daerah sekitar migas dan tambang cenderung semakin tinggi. Ini menjadi tantangan bagaimana CSR bisa mengatasi konflik dan timbulnya kelompok-kelompok preman yang memanfaatkan keberadaan perusahaan di daerah tersebut.

salam
alma ta93

Setelah membaca urut subyek ini..ada kemungkinan terjadi salah penerjemahan CSR dan CR, karena karena emang Beti ( upss maaf.. maksudnya Beda beda Tipis) 
Karena awalannya semua C....dan udah kepalang bingung..ya udah samakan saja semuanya jadi 'Cost' ( Biaya).
Huruf S yg ada ditengah ini yg bikin bingung,. karena kata 'Social' ini merupakan kata yg mungkin baru dalam paradigma/Mindset Ekonomika ('Economics').

Ujung2nya saya jd ikut rekan(ita) Alma..apa benar konflik/penolakan sosial didaerah bisa dikurangi dengan obat ini ?,...jgn2 diagnosanya yang ga tepat ?, atau diagnosanya sudah tepat tapi bingung ga punya kemampuan utk menangkalnya ?

Kalo memang CSR jadi dimasukan kedalam 'Cost' maka tentu perilakunya akan berubah layaknya pembiayaan (+ kontrol dr Pusat)...dan kita mesti siap dengan istilah baru ..CCSR ( Corporate Charity Social Responsibilty) atau.. CCCSR (Charm CCSR),dll...utk menyalurkan hasrat kepedulian sosial dari korporasi utk berbagi kemakmuran sesuai filosofi yg mendasarinya.

Salam

DBP-AR76

nah, pertanyaan lanjutannya....... bagaimana sikap alumni itb yang kerja di migas????
apakah saling berlomba mencari gaji besar saja, tapi gak peduli dengan berbagai kebijakan migas yang merugikan negara ini??? 

Memang Perusahaan OilGas di negeri ini dapat fasilitas yang super mewah, bahkan sampe charter pesawat pun masuk ke cost recovery... banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mereka, tapi dikontrakkan ke yang namanya konsultan yang hanya kerja beberapa bulan mungkin tapi costnya bisa 3x engineer di perusahaan tersebut yg sebenarnya bisa melakukan pekerjaan tersebut. Apakah BP migas melakukan audit CR ini juga? 

Apalagi kl CSR masuk ke dalam CR, wuiiihhh.... surga buat oilgas company... kl perusahaan lain, seperti pabrik2 masih melakukan CSR yg tidak dapat direimburse ke negara, kenapa OilGas ini diberikan fasilitas ini? padahal dari segi pendapatan karyawannya jauh di atas para karyawan pabrik2....
Roses-Man

Dear Mas/Dik Roses-Man,

Gaji alumni yg kerja di migas di Indonesia, sama dengan perusahaan multinasional lainnya. Karena setiap periiode tertentu BPMIGAS sebagai satu satunya pengawas KKKS selalu melakukan benchmark agar tiidak kerendahan juga jangan terlalu super tinggi. Kalau gaji alumni yg kerja di migas di luar negeri memang standartnya sudah IInternasional, berpuluh liipat yg di dalam negeri.

Dana Opex termasuk CSR itu sebelum dilaksanakan dibahas dalam WPnB KKKS dan direview untuk mendapatkan persetujuan BPMIGAS, disinilah perang tanding terjadi untuk mendapatkan approval BPMIGAS. Tidak sembarang memasukkan parameter CSR seenaknya. Pembahasan WPnB ini bisa berminggu minggu. Bulan bulan sekarang ini saatnya membahas WPnB. Jadi mungkin kalau adaa alumni yg kerja di BPMIGAS bisa mengundang Sekjend IA ITB untuk ikut memantau pembahasan WPnB, wabil khusus mekanisme cost recovery, agar proses menjadi transparan, kenapa tidak? Bukankan Ka BPMIGAS alumni ITB? Suapaya tidak ada dusta diantara kita. 


Best Regards
IsmoyoTM87.
Mantan Karyawan KKKS.

Roses,
Setiap kebijakan selalu punya 2 sisi, potensi baik dan buruk. Para engineer dan manager lah yg berkewajiban mengarahkan nya ke yg baik demi tujuan yg lebih besar.
Agar tidak terjadi penyimpangan dan memberikan manfaat yg maximum, jenis2 CSR nya harus di batasi yg benar2 bermanfaat, auditable, dan membangun. Jenis nya bisa di daftarkan dan diperbaharui oleh BP Migas dari waktu ke waktu. Biaya membangun di CSR ini saya yakin bisa jauh lebih murah di banding kalau Pemerintah pusat yg membangun- asalkan semua resource lokal lho.
Kita ambil saja 1 kasus: kalau mau bangun CBM di daerah yg jauh dari pusat. Tentukan akan di salurkan ke system PLN lewat system perpipaan.
CSR nya bisa:
1. Membangun puskesmas pembantu di daerah itu yg di sokong perusahaan dalam operasi nya. Tentu dokter berlomba toh, dan taraf hidup masyarakat naik
2. Membangun sekolah di lokasi yg pas dan mewakili nama perusahaan
3.Membangun jaringan irigasi agar air produksi CBM bermanfaat, sekalian R&D pertanian ke IPB atau universitas lokal untuk pengembangan di daerah itu, mendidik masyarakat, jadi pengembangan wilayah benar2 terkontrol, development murah dll
Banyak sekali contoh2 aplikasinya yg bermanfaat, murah tapi manfaatnya maksimal.
Selama system kontrol nya tidak di lepas, semua akan semakin baik.
Kontrol utama adalah di pemicu biaya dan penghambat prestasi/ produksi. Mudah toh?
Hercules SI84

Baiklah mas Joefrizal, coba kita tinjau apa esensi masalah sebenarnya.

Kalau biaya siluman, pemerasan dll kontaminasi sudah kita singkirkan,
pertanyaannya tinggal: Apa tujuan skema CSR sebenarnya?

Persepsi saya: CSR diadakan agar ada keterlibatan langsung Korporasi
dalam membangun masyarakat. Tidak ada keharusan masyarakat itu harus
dalam radius xx km dari lokasi operasi. Namun logis jika mereka
mencari masyarakat yg terkait dgn operasi, agar terbangun social
harmony antara korporasi dengan masyarakat awam. Hubungan langsung
tentu akan lebih membumi, akrab, dan menjawab "real needs" dibanding
hubungan yg "dikoordinir birokrasi pemerintah".

Contohnya: Danone (Aqua) dgn instalasi di Jawa-Sumatera malah sibuk
mentargetkan NTT. Begitu juga Chevron menyalurkan sebagian sbg
beasiswa BIUS (thanks to bu Betti). Common denominator bukan geografi
tapi suatu kepentingan bersama (common interest) antara korporasi dan
"target audience".

Mekanisme untuk pemerataan manfaat ke kabupaten, propinsi, dan
nasional, bukanlah CSR, tapi Royalty/ Bagi Hasil, Pajak dan kewajiban
lainnya. Dalam kasus Riau, setahu saya sudah ada bagian
propinsi/kabupaten dari porsi bagi hasil pemerintah. Itulah yg
kemudian dikoordinir Pemda menjadi Monumen2 dan Terminal Bis raksasa
di PKU (yg kemudian mangkrak?)

Jadi saya bukan menolak pemerataan nasional sampai ke Ternate, Maluku
Selatan dsb, namun mekanismenya bukan CSR. Dan karena "target
audience" sudah didefinisikan, maka tidak relevan lagi kalimat:
"... Program-programnyapun bisa lebih terkoordinir dengan rapi

sehingga efek sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam
memajukan masyarakat daerah tersebut akan terlaksana. interkoneksi
antara satu daerah dengan daerah lainnya tentu bisa dibuat dengan
lebih baik.... "

Begitu pendapat saya.

Salam
ITb-EL76


Itu kenyataan di lapanggaan Mas.
Jadi tiidaak usah diiperdebatkan kalau ada rekan rekan yg eksodus ke luar negerii. Saya hanya menemukaan sedikit petinggi KKKS yg benar benar di gaji Internasional Stndart, dan low to mediium level selalu di benchmark antar KKKS dan Multtinasional Company. Biikin saja statistiik dan penelitian kalau tidak percaya. 

Dulu saya masih ingat benaar setiiap 3-4th sekali kami dikumpulkan dan ditunjukaan oleh HRD Bencmark gaji kiitaa terhadap KKKS lan dan perusaahaan multinasiional di Jkt. Dalam range tersebut, diserahkan ke KKKS itu sendiri, mau ngambil di 10% paling atas, ataau 25% paling atas. Jaman saya masih sekitar 10-25% level atas rata rata. Saya tidak yakin saat ini semua KKKS sudah berani di level 10% diatas. International Standart? Hanya kasus kasus khusus itu terjadi.

Best Regards
IsmoyoTM87.
Bang ITB, dalam realita selalu ada deviasi antara rencana dan pelaksanaan. Royalti, atau bagi hasil seharus nya di gunakan dalam pelaksanaan STRATEGY pembangunan Daerah/propinsi/pusat. CSR ini bagus dimanfaatkan sebagai TACTIK perusahaan dan pemerintah dalam melengkapi kekurangan strategy dalam pembangunan daerah tersebut untuk mengamankan produksi/pembangunan perusahaan MIGAS lewat membangun rasa memiliki masyarakat akan perusahaan itu.
Saya cenderung memasukkan elemen CSR yg mendukung penjaminan operasi perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Sementara yg tidak berhubungan langsung, biarlah lewat pemerintah lewat bagi hasil.
Jadi perlu di daftarkan dan diperbaharui secara terus menerus alternative2 aplikasi CSR. Dokument aplikasi dan pembelajaran nya juga sebaiknya bisa di share lewat BP Migas agar lebih effevtive dan efficient.

Hercules SI84

Sebagai info saja, 
Gaji orang malaysia yg bekerja di Petronas Kuala lumpur juga jauh lebih rendah dibandingkan dgn gaji orang malaysia yg bekerja di Petronas yg ditempatkan luar negara malaysia. Makanya Petronas banyak mengirim warganya ke LN dan banyak menerima orang asing termasuk dari Indonesia. 

Salam, 
Taslim Yunus 

Sekedar sharing info saja,
Corporate Tax dan dividen tax untuk bisnis hulu migas itu bersifat final sekarang sekitar 44 persen, tergantung pada peraturan tax ketika kontrak PSC itu ditandatangani. Bandingkan dengan perusahaan bisnis lain yg memberikan CSR setelah membayar corporate tax hanya 30 persen. Jelas ini tdk apple to apple bila dibandingkan.

Kalau CSR itu dibebankan pd cost recovery dan bagi hasil migas dilakukan setelah pengurangan cost rec, maka ada porsi biaya yg ditanggung juga oleh Kontraktor Production Sharing Contract (PSC) tergantung porsi bagi hasilnya sebelum pajak. Untuk minyak sekitar 28 persen dan untuk gas lebih dari 50 persen. Jadi CSR yg dibebankan pada cost recovery itu tidak semata2 ditanggung negara. Apalagi kalau CSR yg dilakukan pd block eksplorasi dan ternyata block tersebut tdk menemukan migas, maka semua biaya menjadi tanggungan mereka.

Trmksh dan salam,
Taslim Yunus

Saya kurang paham bagian ini:

Kalau CSR itu dibebankan pd cost recovery dan bagi hasil migas
dilakukan setelah pengurangan cost rec, maka ada porsi biaya yg
ditanggung juga oleh Kontraktor Production Sharing Contract (PSC)
tergantung porsi bagi hasilnya sebelum pajak.
Bagaimana relasi matematiknya? Apakah itu berarti kata recovery itu
sebenarnya partial recovery ?

Salam
ITb.EL76
BP Migas ini apakah tidak pernah diutak-atik/diperiksa KPK dan BPK?
Tetangga saya di BP Migas naik taksi pulang pergi kantor dari cibubur setiap hari dan baru 4-5 tahun kerja udah punya rumah di perumahan elit plus rumah lainnya dibuat atas nama orang lain.
Hebat..

Hendra,MS'94

Menurut saya istilah cost recovery tidak pas, mestinya disebut "recoverable costs". 
Apakah CSR funds bisa "dibebankan ke" atau "dibukukan sebagai" recoverable costs? 
Barangkali secara legal formal dan fiscal bisa dilakukan, tapi mestinya tidak etis ...
Banyak cost claims yang bisa diajukan /recoverable, tetapi mestinya bukan atas nama CSR 

KS
Contoh matematika nya:
Hasil produksi minyak 200
Biaya investasi dan operasi: 100
Untung 100, dibagi sama negara 85 dan kontraktor 15

Kalau ada CSR
Hasil produksi 200
Biaya investasi 100
CSR 20

Untung 80 dibagi jadi
68 sama negara, dan 12 sama kontraktor
Jadi kontraktor turun dapat nya

Yg ideal kalau ada CSR, biaya Investasi dan operasi jadi 80
CSR :10, jadi yg dibagi jadi naik dari 100 menjadi 110.
Itu ideal conceptnya

Hercules SI84
Setiap tahun BPMIGAS itu di audit oleh BPK RI dan kalau KKKS itu diaudit oleh BPK dan BPKP. Disamping itu Ditjen Pajak dan Bea Cukai juga ikut mengaudit. Apa enggak cukup banyak itu yg mengaudit? Belum lagi setiap partner juga ikut mengaudit + auditor Independent.

Benefit dan kompensasi pekerja dan pimpinan BPMIGAS sejak awal berdirinya mengacu kpd Pertamina dan sekarang juga dibenchmark dgn PSC lainnya.

Memang BPMIGAS memberikan uang transport kepada pekerja dan punya program kredit pemilikan rumah yg bekerja sama dgn bank mandiri. Kalau sdh dua tahun bekerja pekerja boleh mengajukan kpr.

Trmksh dan salam,
Taslim Yunus


Saya nimbrung ya, 

Setelah saya baca semua diskusi dan tanggapan di Milist ITB ini perihal usulan BP migas agar CSR dimasukkan dalam Cost recovery,  

Menurut saya semua diskusi, pendapat dan pemikiran yang disampaikan oleh rekan rekan semua bagus bagus dan sanagt bermanfaat sbg masukkan bagi kami yang ada di Komisi VII DPR (yang membidangi masalah energi dan mengawasi kerja BP migas)

Jadi  BP migas  boleh boleh saja menyampaikan usulan atau wacana dan itu sah dan  bagus idenya , namun masih sangat  sulit untuk dilaksanakan , karena masih memerlukan kajian-kajian  yang mendalam dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan ,BP Migas dan persetujuan dari DPR RI dalam hal ini Komisi VII

Jadi menurut saya jalan kesana masih jauh dan panjang, tidak bisa segera  dilaksanakan dalam waktu dekat ini. masih banyak pekerjaan penting lainnya yang harus dikerjakan dengan serius  oleh BP Migas terutama menjaga Lifting Energi  ( Minyak dan Gas )  , agar mencapai sasaran dan target APBN 2012.  

demikian kawan,,,

miltonFT83/komisi VII
Terimakasih lae Hercules, matematika ini membuat jelas. Tapi bukan
berarti saya setuju, he.. he.. he..

1. Yang pertama, secara UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU
PM), CSR adalah kewajiban setiap Perusahaan. Sedikit penjelasan ada
di:
http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html

Saya copas: "... klausul CSR masuk ke dalam UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut
bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan...."

2. Menurut definisi Ditjen Pajak memang CSR diakui sebagai biaya usaha
yang sah. Namun komplikasi muncul di migas J.I.K.A. biaya itu
"recoverable" kepada pemerintah. Akibatnya mayoritas biaya CSR menjadi
beban pemerintah.

Menurut saya, kebingungan itu tidak perlu terjadi kalau kita konsisten
dengan maksud dan definisi semula, (dalam istilah Corporate maupun
dalam pasal2 UU itu). Entitas yang mendapat kewajiban adalah
perusahaan.

Disini saya tidak menyinggung angka2, tapi logika hukumnya. Memasukkan
CSR sebagai recovarable cost berarti mematahkan maksud semula dari
UU.PT dan UU.PM. Kalaupun akan diwujudkan, instrumennya minimal harus
UU juga. Ini tentu rumit.

Kalau alasan obyektifnya adalah profitability vs risk (supaya
menarik), maka solusinya adalah angka2 perjanjian PSC. Setahu saya,
angka2 itu bisa disusun tanpa harus mengubah UU.

Jadi kita kembali saja ke bu Betti: Pecahkan masalah pada akarnya.
(by now everyone should be aware how valuable she is)

Salam
ITb.EL76

Referensi nya justru meyakinkan saya bahwa CSR itu harusnya masuk Cost recovery kalau perusahaan dan pemerintaah mau untung. Bang ITB lupa ya, PSC itu sharing antara pemerintah dan investor. Konsepnya PPP toh?. Kalau dilihat lebih ke atas, pakai helikopter view, kalau dgn perusahaan PPP dan CSR tidak masuk CR sehingga pelaksanaan CSR tidak efffective dan biaya investasi jadi tidak efficient, berarti pemerintah dan DPR melanggar UU itu.
Untuk Tenaga kerja asing yg kontrak di psc, kalau CSR gak masuk cost recovery, malah senang. Ada pembenaran terlambat dan over budget krn interupsi komunity/social. Yg rugi perusahaan toh? Dalam hal ini BP Migas dan investor.
CSR itu sebenar nya adalah salah satu action dari risk management. Kalau saya melakukan project, saya namakan sendiri Comunity and social risk management. Saya assess diam2, krn belum dikenal risk di community dan social, walaupun saya lihat dari teknik coorporate perusahaan besar, mereka melakukan itu.
Jadi kembali lagi ke tujuan pemerintah, kalau mau melakukan pembangunan berkelanjutan, CSR itu harus diterapkan secara systematis, dan tentu sharing cost dari investor nya.
Kalau concept nya Royalti, pemerintah bisa menekan dgn kuat. Tapi kalau psc, pemerintah harusnya merencanakan dgn systematis dan effective sesuai dgn strategy pengembangan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Jadi, bukan charity ya. Tlg dipisahkan elemen charity nya. Charity Itu merusak.
Bagi saya, contoh beasiswa itu bukan charity, tapi investasi SDM, hee..hee..

Hercules SI84

Urusan keamanan di lokasi seharusnya kan tanggungjawab Pemda, mengapa kok dialihkan ke CSR? Pemda kan sudah dapat dari pajak dan royalty, maka wajar kalau sebagian pendapatannya dipakai untuk mengamankan lokasi eksplorasi melalui pembuatan infrastruktur dan berbagai pelayanan masyarakat. CSR sebaiknya dipakai untuk menjelaskan ke masyarakat berapa dana yang diterima Pemda
BHM
Urusan keamanan itu urusan polisi, baik diminta atau tidak diminta. Apalagi Migas adalah termasuk objek vital. Heran juga jika masih ada MOU antara BPMigas dengan Kepolisian untuk project Blok Cepu.
Wendra-TK83

Teory idealnya memang begitu. Kalau mau lihat long term time horizon nya. Masalah nya, planning pemda, dana yg dapat saat itu dan planning priority perusahaan bisa tidak syncron dalam hal waktu. Di situlah fungsi CSR by COmpany bekerja. Ini seperti inverstasi saja. CSR juga bukan pendekatan keamanan, tapi membangun rasa memiliki dan pendekatan knowledge (seharusnya).
Saya pernah ketemu orang saat survey lokasi waktu mempersiapkan project. Kelihatannya banyak juga yg mendengar. Saat makan di warung ikan bakar, terjadilah percakapan ini:
Saya: hai, kelihatan nya aku kenal kamu, dimana ya?
Tamu: benar, kita ketemu di jakarta
Saya: ngapain ke pelosok ginian?
Tamu: biasalah bang. Aku kan di LSM Sekarang, survey project sama orang kampung.
Saya: LSM di sini siapa yg kelola? Toh harus makan.
Tamu: kami di bantu pemda bang.
Saya: otonomi sekarang ini, enak ya. Pemda dapat pembagian yg pasti. Tapi banyak juga pemda yg bodoh, dia tidak aktif membantu mensosialisasikan perlu nya kelancaran operasi migas kepada masyarakat untuk uang daerah. Kalau terhambat project, alat2 yg stand by dan orang2 stand by di bayar terus. Easy money. Sehingga biaya project naik, dan pembagian keuntungan ke pemda menurun.
Setelah komunikasi itu, mereka gak pernah muncul lagi di situ. (Kata teman2 di situ). Apakah krn mereka sadar, atau factor kenal, atau factor keberuntungan, saya gak tahu. Project nya juga lancar tanpa gangguan.
Hercules SI84


Woow ... not so fast.

1. Betul dari helikopter konsepnya PPP. Tapi didarat, kata partnership
bisa ditafsirkan 1001 macam. Sebaiknya definisi dilacak ke text asli
perjanjian saja. Apa yang merupakan hak/kewajiban para pihak yg
berpartner. Jangan mencoba kutak-kutik Peraturan Publik berdasarkan
isi perjanjian perdata. Atau merubah FEED karena kebetulan punya mesin
X digudang. Prosesnya harus dibalik.

2. Yang kedua, bedakan principles (keBenaran) dengan fakta lapangan
(keBetulan). Itu sebabnya saya menghindar pakai angka2 lapangan. Fakta
lapangan bersifat temporer, bisa dirubah (pakai ilmu manajemennya lae
Hercules). Tapi Kebenaran tidak bisa. Jadi argumentasi sebaiknya
tidak mengajukan kasus siapa yg untung siapa yg rugi. Tambahan
bahayanya, penilaian menjadi bias: we against them. Mengingkari jiwa
partnership itu sendiri.

3. Waspadai logika sesat semacam "self fullfilled prophecy". Ini
circular argument yg hipotesanya diciptakan sendiri:
"... CSR tidak masuk CR sehingga pelaksanaan CSR tidak efffective dan
biaya investasi jadi tidak efficient,.."
Circular argument biasanya mencari Pembenaran, bukan mencari Kebenaran.

4. Argumen itu masih ditambah interpretasi: "... berarti pemerintah
dan DPR melanggar UU itu. ...." tanpa merujuk pasal mana yang
dilanggar.

Selebihnya adalah tentang planning + implementation. Saya rasa disitu
tidak ada selisih pendapat. Kemanapun biaya dibebankan, CSR harus
direncanakan dengan "systematis dan effective".

Salam
ITb.EL76
(seumur hidup mencari kebenaran)

Bang ITB

1. PSC itu mayoritas keuntungan nya akan ke BP MIGAS. Jadi investor itu mencari, mengembangkan dan mengoperasikan, lalu menyerahkan ke pemeintah pada masanya setelah di bayar lunas. Jadi PSC itu mainly milik pemerintah. Jadi bedkan dengn pertambangan yg pakai royalti.

2. FEED itu di batasi scope nya, hanya dalam battary limit physic wilayah yg di kuasai. Milik publik tidak termasuk. Masalahnya sekarang tidak bisa sukses tanpa meninjau lingkungan. Baik lingkungan dalam bentuk community maupun lingkungan physic. Ini sulit di atur secara detail, idealnya dgn standard. Kalau physic mudah di standarisasi, kalau community susah. Dan itu tentu membutuhkan investasi.

3. Kalau ilmu risk management itu sdh cukup tua. Di Indonesia mulai di kenal setelah 98 saat Bank berdarah2 krn tidak melakukan risk management sehingga banyak yg kolaps. 
Kalau di buku2 ekonomi kulihat bagaimana memanage ketidakpastian. Kalau dulu di project hanya di tinjau risk SHE, dalam ekonomi risk pendanaan dan pengembalian, sekarang di detailkan lagi risk di semua system termasuk di risk community/social.

Jadi memanage ketidakpastian dengan menggunakan ramalan, experience, statistic bukan penyesatan, tapi rule project management. Maupun hukum ekonomi

3. Kalau pemerintah memerintahkan melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan social, sesuai UU NoM 25 dan 40 itu, sementara dia mau melaksanakan dilarang pemerintah dgn menakut2i dgn non cost recovery, apakah mereka tidak salah? Ini PSC lho bang. Kembali lagi, perlu di bedakan PSC dgn royalti.
Saat ini tanggung jawab lingkungan di lakukan dan CR krn mudah di rancang, krn di dalam battery limit property. CSR itu cenderung aktivitasnya diluar battery limit property perusahaan. Agar mudah, bermanfaat, dan menjadi potensi menambah profit, bentuk2 CSR itu di batasi dan di daftarkan.

Hercules SI84

Padahal sekarang ada kesepakatan EITI. Extractive Industry Transparency Initiative. Pemasukan dari sektor tambang dan migas harus transparan hingga masyarakat setempat mengetahui berapa yang diperoleh Pemda dan digunakan untuk apa saja
BHM

Bentuk laporannya gimana bos? Apakah di detailkan dalam RAPBD?
Info yg menarik.

Hercules SI84

Mas Wendra, untuk community risk management, keamanan itu urusan muspida yg di dorong oleh perusahaan. Ada elemen preventive dan ada element mitigasi.
Kalau mengharapkan standard pengamanan polisi saja, sangat terlambat mitigasi nya. Untuk mitigasi yg cepat itu, tentu perlu sosialisasi project dan operasi dan di syncron kan dgn support polisi. Untuk itu seharusnya ada MOU untuk penugasan yg lebih extra, termasuk pembiayaan yg di luar rencana tentu nya.
Apakah kita bisa memanage muspida untuk mengelola system preventive keamanan sesuai dgn kebutuhan kita? Tentu aa risiko toh?
Risiko itu ada yg bisa di terima,ada yg membutuhkan tambahan pengelolaan, atau ada juga yg harus di hindarkan alias project nya di batalkan, hee..hee..
Kalau CSR nya berjalan baik, risk nya turun toh?

Hercules SI84

Kita lihat saja inti masalahnya:
pemerintah memerintahkan melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan
social, sesuai UU NoM 25 dan 40 itu, sementara dia mau melaksanakan
dilarang pemerintah dgn menakut2i dgn non cost recovery, apakah mereka
tidak salah? Ini PSC lho bang. Kembali lagi, perlu di bedakan PSC dgn
royalti.

Point saya:
1. Dimana PSC berbeda dengan Royalty is open for discussion. Dan kita
tidak perlu menuggu diskusi itu selesai.
2. Non cost recovery bukan karena mau nakut2nakuti (seperti ploncoan)
Tapi karena landasan hukumnya (pada level diatas kontrak) sangat
rumit.
3. Memasukkan CSR sbg recoverable cost adalah satu ide. Bukan satu2nya ide.
Juga memurahkan biaya kuliah hanya satu ide. Bukan satu2nya ide.

Yang diperlukan hanyalah: OPen MiNd, memecahkan masalah tanpa
menimbulkan masalah baru.

Salam
ITb.EL76

Rekans ysh,
Saya mau tahu tentang mekanisme PJBG itu di BP Migas harus berhubungan dengan siapa ya ? Seperti apa mekasime, syarat2, lama proses, dll.

Hatur nuhun 
Salam,
Dudy TP75.


Melaporkan apa yang mencurigakan adalah merupakan kewajiban dalam kehidupan bernegara modern. Demikian juga menegur orang yang berbuat salah.

Kita tentu pernah mendengar “ ………. and nobody told him anything”.

Kini rasanya ‘… ginama gitu…’, menegur orang yang tidak kita kenal, tapi dengan makin majunya bangsa kita, kitapun akan meng-adopt “new morality”.

Rgds
SH KI68

Setuju sekali, semuanya harus dibebankan pada dompet yang benar. Di perusahaan juga begitu, pengeluaran dan pemasukkan harus dibebankan pada mata akun yang tepat, supaya bisa dikonsolidasikan dan kinerja bisa ditunjukkan (pada pemilik perusahaan dan stake holder lain), yang terpenting supaya ….. kenaikan pangkat didapat oleh orang yang benar/ supaya kepala daerah yang benar-benar lebih baik terpilih lagi ....

Kalau masalah keterlambatan, tentu bisa dirundingkan : “Agar projek yang lebih rawan gangguan, mendapat perhatian lebih"

Rgds
SH KI68

Posted by BP Migas Usulkan CSR masuk Cost Recovery, at 12/08/2012 00:00

Database
* Pencarian Database Alumni